TVRINews, Sulawesi Tenggara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperpanjang masa kerja 2.489 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu hingga Desember 2026. Namun, kelanjutan masa kerja pada 2027 masih bergantung pada hasil evaluasi kinerja dan kebijakan pemerintah pusat.
Surat Keputusan (SK) perpanjangan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, kepada perwakilan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Sultra.
Dari total 2.489 pegawai yang menerima perpanjangan, sebanyak 1.090 merupakan tenaga guru, dua tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis. Perpanjangan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan sekaligus memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melanjutkan pengabdian.
Sementara itu, dari 2.606 PPPK paruh waktu yang diangkat pada 2025, sebanyak 116 orang tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja. Mereka terdiri atas 110 tenaga teknis dan enam tenaga guru.
Berdasarkan data Pemprov Sultra, keputusan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Tiga orang telah memasuki masa pensiun, lima orang meninggal dunia, dan 40 orang mengundurkan diri. Selain itu, terdapat pegawai yang tidak diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) karena dinilai kurang disiplin dan tidak melaksanakan tugas dengan baik.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menegaskan perpanjangan masa kerja hingga Desember 2026 masih bersifat sementara. Pemerintah daerah akan mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat sebelum menentukan kelanjutan status para pegawai.
“Penyerahan SK PPPK paruh waktu hari ini adalah perpanjangan. Mereka seharusnya sudah selesai, tetapi kita perpanjang mulai Oktober, November, dan Desember. Nanti pada Desember kita lihat bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat. Dari kebijakan itulah kita bisa menentukan kebijakan,” ujar Andi Sumangerukka.
Andi meminta para PPPK paruh waktu memanfaatkan perpanjangan tersebut dengan meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Andi, status sebagai pegawai paruh waktu tidak boleh mengurangi semangat maupun kreativitas dalam bekerja. Setiap pegawai harus tetap menunjukkan kinerja dan profesionalisme sesuai tugas masing-masing.
Ia juga menegaskan, pegawai yang memiliki kinerja baik dan memperoleh penilaian positif dari OPD berpeluang mendapatkan perpanjangan masa kerja apabila pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan lanjutan.
“Harapan saya, mereka yang telah kita berikan perpanjangan itu bekerja dengan baik. Karena dengan bekerja baik, nantinya jika ada kebijakan dari pemerintah pusat, mereka yang berkinerja baik berdasarkan penilaian OPD masing-masing memiliki peluang untuk diperpanjang sampai tahun 2027,” tambahnya.
Pemprov Sultra berharap perpanjangan masa kerja ini menjadi motivasi bagi seluruh PPPK paruh waktu untuk menjaga komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian. Hasil evaluasi kinerja serta kebijakan pemerintah pusat akan menjadi pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan masa kerja pada 2027.










