TVRINews, Konawe Utara
Sebanyak 855 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu di Kabupaten Konawe Utara menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa kerja.
Penyerahan SK tersebut dilaksanakan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, sebagai bentuk kepastian keberlanjutan pengabdian para pegawai dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Perpanjangan masa kerja selama satu tahun ini menjadi kabar baik bagi ratusan PPPK yang selama ini telah menjalankan tugas di berbagai sektor pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berharap perpanjangan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Bupati Konawe Utara, Ikbar, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung perpanjangan masa kerja 855 PPPK penuh waktu tersebut. Namun, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pengaturan lebih lanjut mengenai PPPK.
“Alhamdulillah, masa kerja PPPK penuh waktu sudah kita perpanjang selama satu tahun. Untuk postur anggarannya juga sudah kita siapkan melalui APBD. Saat ini kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Insyaallah, ke depannya kita berharap kebijakan pemerintah pusat dapat mengatur agar gaji PPPK penuh waktu bisa disetarakan dengan gaji PNS,” ujar Ikbar, dikutip Kamis, 12 November 2026.
Ikbar juga berpesan agar seluruh PPPK yang menerima SK perpanjangan dapat menjalankan tugas sesuai tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku. Ia meminta para pegawai terus menjaga kedisiplinan, meningkatkan profesionalisme, serta menunjukkan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, keberadaan PPPK menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga kualitas kinerja aparatur harus terus ditingkatkan.
Melalui perpanjangan masa kerja terhadap 855 PPPK penuh waktu ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berharap kesinambungan pelayanan pemerintahan tetap terjaga, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur dalam mendukung pembangunan daerah.
