TVRINews, Sulawesi Tenggara
Pemerintah Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, turun langsung mengecek kondisi warga setelah muncul keluhan terkait ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Bupati Muna Barat La Ode Darwin bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait melakukan pengecekan di Desa Watumela, Kecamatan Lawa. Peninjauan dilakukan untuk mencocokkan data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kondisi nyata warga.
Dari hasil pengecekan, pemerintah daerah menemukan warga yang dinilai membutuhkan bantuan, namun tercatat dalam kelompok desil yang tidak menjadi sasaran penerima bansos.
Darwin mengatakan terdapat warga yang berdasarkan kondisi ekonominya seharusnya masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4, tetapi dalam DTSEN justru tercatat pada desil 5 hingga 7.
“Salah satu temuan kami yaitu banyak masyarakat seharusnya masuk di desil 1-4, tapi masuk ke desil 5-7. Ini menjadi tugas kami selaku pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan fakta di lapangan,” ujar Darwin.
Menurut Darwin, pengecekan secara langsung diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih sesuai mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hasil temuan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan data.
Salah satu warga yang ditemui dalam peninjauan tersebut adalah Wa Kamimu. Perempuan lanjut usia itu mengaku tercatat dalam desil enam dan belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Kondisi tempat tinggal serta keadaan ekonominya menjadi salah satu hal yang diperhatikan pemerintah daerah saat melakukan verifikasi di lapangan.
Pemkab Muna Barat selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pembaruan dan perbaikan klasifikasi desil dalam DTSEN.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat data penerima bantuan lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga bantuan sosial dapat diberikan kepada warga yang memang membutuhkan.
Pemerintah daerah juga akan menggunakan hasil verifikasi lapangan sebagai bahan evaluasi dalam memastikan proses pendataan berlangsung lebih akurat dan penyaluran bansos semakin tepat sasaran.
