TVRINews, Sulawesi Tenggara
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 mengalami peningkatan menjadi 3,47 persen. Angka tersebut meningkat 0,22 persen poin dibandingkan Februari 2026 dan naik 0,14 persen poin dibandingkan November 2025.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja di daerah.
Statistisi Ahli Madya BPS Sultra, Muh. Mulyadi, menjelaskan angka TPT tersebut berarti sekitar tiga dari setiap seratus orang angkatan kerja di Sulawesi Tenggara belum memperoleh pekerjaan.
”Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran perempuan tercatat sebesar 4,31 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berada pada angka 2,95 persen. Dibandingkan Februari 2026, TPT perempuan meningkat 0,65 persen poin, sedangkan TPT laki-laki justru mengalami penurunan sebesar 0,03 persen poin,” kata Mulyadi, dikutip Senin, 10 Agustus 2026.
Perbedaan juga terlihat berdasarkan wilayah tempat tinggal. Tingkat pengangguran di perkotaan mencapai 4,62 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yang berada pada angka 2,58 persen.
Dibandingkan Februari 2026, pengangguran di perkotaan meningkat 0,81 persen poin, sementara di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,27 persen poin.
Dari sisi pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi, yakni sebesar 5,74 persen. Sementara itu, lulusan Diploma Satu hingga Diploma Tiga tercatat memiliki TPT terendah, yaitu 1,23 persen.
Namun, jika dilihat berdasarkan distribusi jumlah pengangguran, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 37,82 persen dari total pengangguran di Sulawesi Tenggara. Lulusan SMK menyumbang 9,91 persen, sedangkan lulusan Diploma Satu hingga Diploma Tiga menjadi kelompok dengan proporsi terendah, yakni 1,05 persen.
Data tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara, khususnya bagi lulusan pendidikan menengah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha agar kompetensi lulusan semakin sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Penguatan pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses terhadap informasi dan kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam mendorong penurunan angka pengangguran di daerah.
